DPR Desak Evaluasi Prosedur Pemusnahan Amunisi TNI untuk Meningkatkan Keamanan dan Efisiensi
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar proses evaluasi terhadap prosedur pemusnahan amunisi milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan keamanan nasional, mengurangi risiko kecelakaan, serta memastikan bahwa seluruh proses pemusnahan berlangsung sesuai standar keamanan internasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, insiden terkait penyimpanan dan pemusnahan amunisi sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan aparat keamanan. Beberapa kejadian kecelakaan di lokasi pemusnahan amunisi bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan warga sekitar. Oleh karena itu, DPR menilai pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur yang berlaku saat ini.
Anggota DPR dari Komisi Pertahanan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa proses pemusnahan amunisi harus dilakukan dengan standar prosedur operasional yang ketat dan mengikuti ketentuan internasional. “Kita perlu memastikan bahwa proses pemusnahan dilakukan secara aman, efektif, dan tidak menimbulkan risiko kecelakaan ataupun pencemaran lingkungan,” ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Selain itu, DPR juga mendorong penerapan teknologi terbaru dalam proses pemusnahan amunisi. Teknologi modern, seperti metode peledakan dengan sistem tertutup dan penggunaan bahan kimia khusus, diyakini mampu meminimalisir risiko dan mempercepat proses pemusnahan. “Penggunaan teknologi mutakhir sangat dianjurkan agar proses ini bisa lebih aman dan efisien,” imbuh Budi.
Salah satu poin penting dalam evaluasi ini adalah transparansi dan akuntabilitas. DPR menekankan perlunya pelaporan berkala kepada publik terkait proses pemusnahan amunisi, termasuk jumlah amunisi yang dimusnahkan, metode yang digunakan, serta langkah-langkah keamanan yang diambil. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja TNI dalam mengelola persenjataan negara.
Selain dari segi keamanan, DPR juga menyoroti aspek pengelolaan limbah hasil pemusnahan amunisi. Limbah bahan peledak dan bahan kimia dari proses ini harus dikelola secara profesional dan ramah lingkungan agar tidak mencemari tanah, air, maupun udara di sekitar lokasi pemusnahan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf TNI menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki prosedur pemusnahan amunisi. “Kami terus melakukan inovasi dan peningkatan standar operasional agar proses ini aman dan sesuai dengan ketentuan internasional,” katanya. Ia juga mengajak DPR dan masyarakat untuk turut serta mengawasi proses ini secara berkelanjutan.
DPR berharap, dengan dilakukan evaluasi dan peningkatan prosedur, proses pemusnahan amunisi TNI dapat berjalan lebih aman, transparan, dan efisien. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan nasional dan melindungi lingkungan hidup dari potensi bahaya limbah bahan peledak dan kimia dari amunisi yang tidak lagi digunakan.
Sebagai langkah konkret, DPR juga mendesak agar Kementerian Pertahanan dan TNI mengembangkan sistem monitoring dan pelaporan yang terintegrasi, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya proses pemusnahan amunisi yang aman dan bertanggung jawab. Dengan sinergi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan potensi risiko terkait amunisi dapat diminimalisir secara maksimal.
Secara garis besar, desakan DPR ini menunjukkan komitmen legislatif dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan amunisi militer dilakukan dengan standar tertinggi demi keamanan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan ketenangan masyarakat Indonesia. Evaluasi dan peningkatan prosedur ini diharapkan menjadi langkah strategis yang berkelanjutan untuk mengelola persenjataan negara secara aman dan bertanggung jawab di masa depan.